JAKARTA– Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama Pimpinan dan anggota Komisi VII DPR RI asal Kalimantan Tengah melaksanakan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Pengembangan Kelistrikan Provinsi Kalimantan Tengah.
Rakornis untuk pengembangan listrik pedesaan yang seluruhnya belum mendapatkan akses Kelistrikan di Provinsi Kalimantan Tengah ini diselenggarakan di Hotel Ritz Carlton bilangan Kuningan Jakarta Selatan, Kamis, (14/4/2022).
Anggota Komisi VII DPR RI Mukhtarudin mengatakan bahwa penyediaan akses listrik bagi desa di Provinsi Kalimantan Tengah merupakan suatu keharusan, guna untuk mengurangi kesenjangan antar desa dan kota, maupun kesenjangan antar wilayah serta dalam rangka mewujudkan keadilan dalam pembangunan.
Sebab, menurut Mukhtarudin penyediaan akses listrik desa, akan memicu pembangunan dan mendukung aktivitas masyarakat di Kalimantan Tengah. Listrik adalah kebutuhan dasar yang menjadi tanggung jawab negara untuk menyediakannya.
Selain itu, Politisi Golkar ini juga berharap percepatan pengembangan listrik pedesaan diharapkan dapat mengurangi kemiskinan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri.
“Saya kira akses listrik perdesaan ini adalah bentuk tanggung jawab negara terhadap hak rakyat atas energi yang berkualitas dan terjangkau,” tutur Mukhtarudin.
Hadir dalam Rakornis tersebut yakni Wakil Ketua Komisi VII DPR Maman Abdurahman, Anggota Komisi VII DPR RI Willy Midel Yoseph, Direktur Jenderal Kementerian Keuangan, Deputi Bidang Keuangan Manejemen Risiko Kementerian BUMN.
Selain itu, hadir juga Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Beserta seluruh Bupati se-kalimantan Tengah.
Bupati Kapuas, Bupati Gunung Mas, Bupati Lamandau berharap agar masalah kelistrikan di Kalteng segera tuntas di tahun 2024.
“Ada 482 desa di Kalimantan Tengah yang belum tersentuh listrik dari PLN. Semoga Rakornis ini menjadi momentum kita bersama untuk memajukan Kalteng yang lebih baik,” pungkas Mukhtarudin
Adapun Pimpinan Komisi VII DPR RI dan Anggota DPR Asal Kalimantan akan menyiapkan aspirasi masyarakat Kalimantan terkait program listrik pedesaan ini dengan memberikan dukungan penuh terkait penganggaran bagi program listrik pedesaan dalam pembahasan APBN 2023 -2024.
184 total views, 2 views today